Istilah PNPM

Berikut ini adalah daftar istilah atau singkatan yang bersumber dari (Pedoman Umum) PEDUM PNPM 2007

A
ADD
Alokasi Dana Desa

APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APF
Aparat Pengawasan Fungsional

APH
Aparat Penegak Hukum
B
Bappenas
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Bawasda
Badan Pengawas Daerah

BLM
Bantuan Langsung Masyarakat

BKAD
Badan Kerjasama Antar Desa

BPD
Badan Permusyawaratan Desa

BPKP
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
CCSR
Corporate Social Responsibility
DDepdagri
Departemen Dalam Negeri

DIPA
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Dirjen
Direktur Jenderal

Ditjen
Direktorat Jenderal

DPR
Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GGender
Asumsi atau konsep masyarakat atas peran, tanggung-jawab serta perilaku laki-laki dan perempuan, yang dipelajari dan dapat berubah dari waktu ke waktu serta bervariasi menurut sosial dan budaya masyarakat.
KKelompok Peduli
Kelompok yang memberikan perhatian atau memiliki kepentingan terhadap suatu kegiatan tertentu

KPPN
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
LLSM
Lembaga Swadaya Masyarakat
MMasyarakat Mandiri
Masyarakat yang mampu mengelola potensi yang ada dalam dirinya atau lingkungannya sehingga menghasilkan nilai lebih, dan bukan masyarakat yang pasif atau hanya menggantungkan kehidupannya dengan mengharap pemberian bantuan dari pemerintah atau masyarakat lainnya

MAD
Musyawarah Antar Desa

MAK
Musyawarah Antar Kelurahan

MDGs
Millennium Development Goals

Musrenbang
Musyawarah Perencanan Pembangunan
PPMD
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan sektoral
Kegiatan pelayanan yang diwujudkan dalam investasi anggaran maupun regulasi yang diselenggarakan oleh kementerian/ lembaga, dinas sektor

Pembangunan kewilayahan
Pembangunan yang diselenggarakan pada wilayah tertentu di daerah yang diorientasikan padapengembangan potensi lokal wilayah tersebut

Pembangunan partisipatif
Pembangunan yang melibatkan secara aktif komponen masyarakat dan dunia usaha guna mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah

Pemberdayaan masyarakat
Upaya menumbuhkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining power), sehingga memiliki akses dan kemampuan untuk mengambil keuntungan timbal balik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya

PNPM
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Pamsimas
Program Air Minum dan Sanitasi Masyarakat

PISEW
Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah

P2DTKPercepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus

PJOK
Penanggung jawab Operasional Kegiatan

PPIP
Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan

PPK
Program Pengembangan Kecamatan

PPKP (P2KP)
Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

PU
Pekerjaan Umum
RRenja
Rencana Kerja

Renstra
Rencana Strategis

RISE
Regional Infrastructure for Social Economic

RKP
Rencana Kerja Pemerintah

RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RPJM
Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJP
Rencana Pembangunan Jangka Panjang

RPTD
Rencana Pembangunan Tahunan Desa
SSKPD
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

SNPK
Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan

SPADA
Support for Poor and Disadvantage Areas

SPKSurat Perintah Kerja

SPP
Surat Perintah Pembayaran

SP2D
Surat Perintah Pencairan Dana

SPPN
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

SPM
Surat Perintah Membayar

SPPM : Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
TTKPK
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

TKPKD
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

UUPK
Unit Pengelola Kegiatan